Kabinet Prabowo Jangan Sampai Mengalami Occupational Stress
Baru saja dilantik jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo beberapa kritik mulai muncul dari masyarakat. Jangan sampai mereka mengalami occuoational stress.
Padahal mereka belum duduk tenang bekerja. Sasaran kritik dari masyarakat seharusnya tidak membuat para pejabat tidak stres. Karena bila itu terjadi jangan sampai banyak menteri di kabinet ini mengalami stres jabatan.
Stres jabatan atau yang dikenal dengan occupational stress adalah stres yang terjadi pada seseorang pemegang jabatan. Tentu tidak dibatasi oleh jabatan tertentu, tapi semua jenis jabatan termasuk bila jajaran menteri Presiden Prabowo-Gibran yang pertama kali memegang jabatan menteri dan belum memiliki pengalaman duduk di jajaran kementerian bisa kaget dan tidak menutup kemungkinan mengalami stres jabatan ini.
Masalahnya jabatan yang diemban oleh para menteri tersebut bukan hanya bertanggung jawab dengan atasannya yaitu Presiden Prabowo yang telah memilih menjadi pembantunya, tapi masyarakatpun memasang mata seluruh gerak-geriknya dan tindakannya serta keputusannya untuk menilai. Terbukti tidak butuh seminggu dari pelantikan beberapa menteri dan wakil menteri telah menjadi sasaran tembak kritik dari masyarakat karena mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai atau melontarkan gagasan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat umum.
Artinya, ada beberapa faktor yang menjadikan para menteri dan wakil menteri tersebut bisa mengalami stres jabatan tersebut. Faktor pertama karena mereka mungkin memasuki sebuah jabatan baru yang sebelumnya tidak pernah didudukinya. Kalaupun mereka sebelumnya punya keterikatan dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang sekarang diembannya itu, tapi tentu saja kementerian menyangkut luasnya pekerjaan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Bukan seluas RT, atau Kecamatan bahkan kabupaten, tapi menyangkut kepentingan seluruh wilayah Indonesia.
Faktor lainnya adalah mudahnya akses informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat luas semakin terbuka dengan adanya media sosial atau tuntutan masyarakat terhadap informasi yang diperlukan oleh masyarakat sehingga mereka dipaksa untuk membuka diri pekerjaan yang dilakukannya. Belum lagi masyarakat akan menuntut, hasil apa yang dirasakan oleh masyarakat luas atas kinerjanya? Kalau hasilnya tidak terasa oleh masyarakat, maka bisa saja hujan kritik akan semakin deras.
Cakupan kerja para menteri dan wakil menteri bukan hanya soal wilayah, tapi juga bagaimana mengakomodir seluruh kepentingan semua lapiran masyarakat dapat terwakili. Bila kinerja dan sepak terjangnya sang pejabat ternyata tidak dirasakan maka mereka akan menjadi sasaran kritik supaya sang pejabat lebih keras lagi bekerja, dan tidak bisa ongkang-ongkang kaki di meja kementeriannya.
Jangan lupa juga, banyak orang kritis di negeri ini, dan itu adalah baik untuk kemajuan bangsa dan negeri ini. Jangan pernah alergi dengan kritik para kritikus. Karena merekalah yang jeli dan bahkan lebih jeli dari pada penyanjung pemerintah. Mereka akan selalu melontarkan kritik tidak habis-habisnya, dan sekali lagi hal tersebut sangat diperlukan keberadaannya. Nah, pejabat yang tidak kuat dan mungkin tidak terbiasa dengan kritik pedas, kritik keras, bisa saja hal tersebut akan menjadikan sang pejabat akan mengalami stres jabatan.
Sebuah buku menarik membaca buku yang khusus membahas soal stres jabatan ini. Walaupun penelitian soal stres jabatan ini terhadap jabatan di kalangan dosen, tapi tentu saja hal tersebut bisa berlaku dalam jabatan-jabatan lebih luas lagi termasuk jabatan menteri dan bahkan presiden sekalipun.
Judul : Stres Jabatan: Penyebab dan Implikasinya
Penulis : Prof Dr. Drs. Ekawarna, M.Psi
Penerbit : Salim Media Indonesia
Tahun : Jambi, 2020
Tebal : XII + 190 Halaman
Buku ini sebenarnya berisi penelitian mengenai terjadinya stres jabatan yang bisa terjadi di manapun. Dan stres jabatan bisa dialami oleh orang yang sedang memegang jabatan di mana pemegang jabatan bisa mengalami ketegangan dan merasa terancam. Penyebab terjadinya stres jabatan adalah tuntutan jabatan yang diemban yang menimbulkan stres sehingga si pemegang jabatan itu sendiri tidak bisa mengatur diri sendiri dan akhirnya tidak mampu memenuhi tuntutan pekerjaan yang harus dilakukan.
Bila stres jabatan ini dialami oleh seseorang maka bisa saja ia akan mengalami efek negatif dalam hidupnya seperti stres, depresi, kelelahan, kecemasan, gangguan tidur hingga dia sendiri akhirnya tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Bila efek negatif itu sudah dialami oleh pejabat, maka bisa menjadikan produktivitas rendah, tidak puas, dan komitmen menurun, bisa jadi sering tidak hadir ke kantor, dan bisa berakhir dia harus diberhentikan.
Kehadiran konflik dan stres dalam sebuah jabatan memang tidak bisa dipisahkan dan ibaratnya hal tersebut seperti dua sisi mata uang. Keduanya bisa saling mempengaruhi. Dan stres jabatan bisa menimbulkan konflik di dalamnya. Makanya buku ini akan bermanfaat ketika menyiapkan bagi mereka-mereka yang memegang jabatan penting oleh siapapun dan di manapun, termasuk ketika menjabat sebagai pemegang jabatan publik.
Untuk diketahui saja sejak 20 tahun terakhir ini stres jabatan meningkat tajam berhubungan dengan munculnya globalisasi ekonomi dan kecepatan perubahan tekhnologi yang akhirnya punya dampak terhadap peningkatan beban kerja, kompetisi, dan tingginya tuntutan pekerjaan yang akhirnya meningkatkan stres jabatan tersebut.
WHO menyebut stres jabatan itu merupakan penyakit abad dua puluh. Dan jangan lupa, bahwa namanya stres bukan barang gratis, ia membutuhkan biaya besar untuk bisa keluar atau lepas dari stres jabatan tersebut. Katanya ILO, biaya yang dikeluarkan untuk penanganan stres jabatan tersebut mencapai 200 milyar per tahun. Memangnya untuk apa? Untuk pengobatan pasien opname, gaji untuk harian yang sakit, rawat jalan dan penurunan produktivitas. Gawat sekali!
Jadi, para menteri dan wakil menteri serta semua pejabat di negeri ini. Hati-hati ya, jangan sampai terkena stres jabatan, biayanya cukup tinggi lho! Dan untuk pejabat negara, semua biaya akibat stres jabatan itu akan ditanggung oleh rakyat.
Komentar
Posting Komentar