Presiden Non-Muslim di Indonesia? Buku Dr. Mujar Ibnu Syarif yang Tetap Relevan Setelah Dua Dekade

Presiden Non-Muslim di Indonesia? Sebuah Pertanyaan yang Tak Pernah Benar-Benar Hilang

Dua puluh tahun lalu, ketika wacana mengenai kemungkinan seorang non-Muslim menjadi Presiden Indonesia masih menjadi perdebatan hangat, Dr. Mujar Ibnu Syarif menerbitkan sebuah buku yang mengundang banyak perhatian. Buku berjudul Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia ini diterbitkan oleh Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, pada tahun 2006.

Kini, dua dekade telah berlalu. Perdebatan mengenai isu tersebut memang tidak lagi sekeras dahulu. Namun, justru karena suasana telah lebih tenang, buku ini menjadi semakin menarik untuk dibaca kembali. Ia bukan sekadar menawarkan jawaban “boleh” atau “tidak boleh”, tetapi mengajak pembaca memahami bagaimana sejarah, politik, konstitusi, dan pemikiran Islam saling berinteraksi dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Membaca Sejarah, Bukan Sekadar Polemik

Salah satu kekuatan buku ini adalah keberanian penulis menelusuri akar sejarah yang panjang. Ia mengajak pembaca melihat bahwa perdebatan mengenai kepemimpinan nasional bukanlah isu baru yang muncul pada era Reformasi, melainkan telah hadir sejak masa perumusan negara.

Berbagai pandangan politik Islam, dinamika penyusunan dasar negara, hingga perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia dikaji secara sistematis. Dengan demikian, pembaca tidak diajak untuk sekadar memilih satu pendapat, tetapi memahami mengapa perbedaan pandangan itu muncul dan terus berkembang.

Pendekatan seperti ini menjadikan buku tersebut lebih bernilai sebagai referensi sejarah pemikiran dibanding sekadar bacaan politik sesaat.

Pengantar Gus Sholah yang Menarik Dicermati

Salah satu bagian yang menarik justru terdapat pada pengantar yang ditulis oleh KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah.

Beliau melihat persoalan tersebut secara lebih terbuka. Menurutnya, kemungkinan hadirnya seorang presiden non-Muslim tidak semata-mata terhalang oleh Undang-Undang Dasar maupun sikap masyarakat Muslim Indonesia. Faktor yang lebih menentukan adalah apakah muncul tokoh nasional yang memiliki kapasitas, integritas, dan penerimaan luas dari masyarakat.

Pandangan tersebut terasa menarik ketika dibaca kembali hari ini. Sejarah kemudian menunjukkan bahwa Indonesia mulai memiliki sejumlah kepala daerah non-Muslim yang memperoleh kepercayaan rakyat melalui proses demokrasi.

Fenomena itu memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang. Kepemimpinan semakin banyak dinilai dari kemampuan, rekam jejak, serta hasil kerja, meskipun identitas tetap menjadi bagian dari dinamika politik nasional.

Demokrasi yang Terus Bertumbuh

Dalam dua puluh tahun terakhir, masyarakat Indonesia menyaksikan semakin banyak daerah yang dipimpin oleh tokoh dari latar belakang agama yang beragam. Bahkan Jakarta, yang sering dianggap sebagai barometer politik nasional, pernah dipimpin oleh seorang gubernur non-Muslim.

Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia terus mengalami proses pendewasaan. Tidak semua perubahan berlangsung cepat, namun ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya melalui pemilihan umum semakin terbuka.

Perbedaan pandangan tentu masih ada, dan itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana seluruh proses tersebut tetap berjalan dalam koridor konstitusi, penghormatan terhadap hukum, dan penghargaan terhadap keberagaman bangsa.

Yang Dicari Sesungguhnya Adalah Kepemimpinan

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan hanya mengenai agama seorang pemimpin.

Yang jauh lebih penting adalah apakah ia memiliki kejujuran, keadilan, keberanian mengambil keputusan, kemampuan membangun persatuan, serta komitmen menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang mampu melayani, bukan sekadar memerintah. Pemimpin yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah, bukan sebagai hak istimewa.

Karakter seperti itulah yang akan selalu dicari oleh masyarakat, apa pun latar belakang suku, agama, maupun golongannya.

Buku yang Layak Dibaca Kembali

Dibandingkan memandang buku ini sebagai karya yang memicu kontroversi, lebih tepat jika melihatnya sebagai dokumentasi penting perjalanan demokrasi Indonesia.

Dr. Mujar Ibnu Syarif berhasil merekam pergulatan pemikiran yang pernah mewarnai bangsa ini. Membacanya hari ini memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana sebagian prediksi berkembang, bagaimana sebagian perdebatan mereda, dan bagaimana demokrasi Indonesia terus menemukan bentuknya.

Barangkali, pelajaran terbesar dari buku ini bukanlah menjawab siapa yang boleh menjadi presiden.

Melainkan mengingatkan bahwa kualitas kepemimpinan akan selalu lebih penting daripada sekadar identitas. Sebab Indonesia membutuhkan pemimpin yang adil, beradab, menghormati konstitusi, menjaga persatuan, serta bekerja sungguh-sungguh untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Itulah cita-cita yang selaras dengan semangat Pancasila dan demokrasi Indonesia.