Membaca Ulang Paulo Freire: Mengapa "Pendidikan Kaum Tertindas" Adalah Kompas Kritik Sosial Indonesia Hari Ini?

Pernahkah Anda merasa bahwa pendidikan saat ini hanya sekadar "pabrik" yang mencetak tenaga kerja, namun gagal melahirkan pemikir kritis? Jika iya, maka Anda perlu melirik kembali sebuah mahakarya klasik yang diterbitkan oleh LP3ES pada tahun 1985: "Pendidikan Kaum Tertindas" karya Paulo Freire.
Meski ditulis berpuluh tahun lalu, pikiran Freire terasa seperti tamparan segar bagi realitas sosial Indonesia saat ini. Apalagi bila dihubungkan dengan yang sedang ramai saat ini yaitu MBG. Mari kita bedah mengapa buku ini bukan sekadar sejarah, melainkan alat bedah untuk fenomena pendidikan terkini.

Paulo Freire: Menulis dari Pengasingan dan Perlawanan

Paulo Freire tidak menulis buku ini di balik meja perpustakaan yang nyaman. Ia merumuskannya di tengah gejolak politik Brasil tahun 1960-an. Saat itu, buta huruf digunakan sebagai senjata untuk membungkam hak suara rakyat miskin.

Setelah dipenjara dan diasingkan oleh rezim militer, Freire melahirkan tesisnya yang paling terkenal: Pendidikan Bank. Di mana guru menjadi "penabung" dan murid menjadi "celengan" pasif. Pendidikan semacam ini, menurut Freire, adalah alat penindasan yang menjinakkan manusia agar patuh pada struktur yang tidak adil.

Adaptasi Kritik: Menghadapi "Pendidikan Bank" Versi Digital

Di Indonesia masa kini, wajah "Pendidikan Bank" telah berubah menjadi digital dan teknokratis. Murid-murid kita mungkin tidak lagi menghafal teks mati, namun mereka sering kali terjebak dalam kejaran sertifikasi dan nilai pasar kerja tanpa memahami esensi kemanusiaan.

Pendidikan Hadap Masalah (Problem-Posing Education) yang ditawarkan Freire menuntut agar realitas hidup sehari-hari dijadikan bahan ajar. Di sinilah relevansinya dengan isu-isu hangat di Indonesia, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Paradoks Logistik vs Pedagogi: Kasus Makan Bergizi Gratis

Program MBG adalah langkah kemanusiaan yang besar, namun melalui kacamata Freire, kita harus waspada terhadap risiko "asistensialisme". Ada beberapa titik kritis yang harus diperhatikan yaitu:

• Antara Gizi dan Literasi: Jangan sampai sekolah berubah fungsi hanya menjadi "dapur umum" yang sibuk dengan logistik makanan, sehingga melupakan tugas utamanya untuk memerdekakan pikiran. 
• Pentingnya Investigasi Tematis: Sesuai pesan Freire, kebijakan tidak boleh dipukul rata dari atas (top-down). Harus ada penelitian mendalam dan analisis berbasis data agar MBG tepat sasaran, terutama di wilayah terpencil. Tanpa riset, program ini berisiko menjadi bantuan yang tidak memberdayakan. 
• Profesionalisme Pengelolaan: Agar pendidikan tetap menjadi prioritas, pengelolaan MBG harus dilakukan secara profesional tanpa membebani tugas pedagogis guru.

Menghidupkan Kembali "Praksis" dalam Keseharian

Freire mengajarkan kita tentang Praksis—perpaduan antara aksi dan refleksi. Membaca buku ini kembali di tahun 2026 berarti mengajak kita untuk:

• Berhenti menjadi objek dalam algoritma media sosial dan mulai menjadi subjek yang kritis. 
• Mendorong kebijakan publik yang berbasis pada kebutuhan nyata rakyat, bukan sekadar komoditas politik. 
• Melihat pendidikan sebagai proses "memanusiakan manusia", bukan sekadar urusan administratif.

Kesimpulan: Buku Wajib untuk Mereka yang Menolak Diam

"Pendidikan Kaum Tertindas" bukan hanya untuk akademisi. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja termasuk blogger, podcaster, orang tua, hingga pengambil kebijakan, untuk memahami bahwa kebebasan harus diperjuangkan melalui kesadaran.

Jika kita ingin melihat Indonesia yang lebih berdaulat, mulailah dengan membaca dunia, bukan sekadar mengeja huruf.

Bagaimana menurut Anda? Apakah sistem pendidikan kita sudah benar-benar memerdekakan, atau kita masih nyaman berada dalam "budaya bisu"?