Siapa Oposisi Pemerintah Pengganti PKS?
Siapa oposisi pemerintahan Prabowo menggantikan posisi PKS selama dua periode bertahan pada masa pemerintahan Joko Widodo? Padahal fungsi oposisi pada pemerintahan sangat penting keberadaannya untuk check and balance di Indonesia. Apakah Nasdem dan PDIP akan menggantikannya?
Mendengar kabar terbaru dari Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim bahwa partainya memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet Prabowo Subianto. Apakah ini indikasi Nasdem oposisi? Hermawi Taslim mengatakan, pihaknya akan bersama dengan pemerintah dengan masukan dari partai. Artinya, keberadaan Nasdem bukan menjadi oposisi. Surya Paloh sebagai ketua umum partai menegaskan bahwa ia lebih mengedepankan gagasan pada partainya ketimbang pragmatisme.
Ketika penyelenggara Pemilu Presiden 2024 yaitu KPU mengumumkan kemenangan Prabowo - Gibran beberapa partai diharapkan bia mengambil posisi sebagai oposisi guna menciptakan pemerintahan yang memiliki pengawasan yaitu partai oposisi. Tapi ternyata indikasi menuju ke sana peluangnya semakin tipis. Partai-partai yang jagoannya kalah satu per satu mulai merapat dan memberi kode untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bahkan PDIP yang menjadi harapan satu-satunya untuk bisa berdiri menjadi oposisi sampai artikel ini dibuat masih belum jelas dan malahan cenderung untuk masuk ke terlibat dalam bagian pemerintahan. Dan bila itu terjadi, artinya punah sudah harapan pemerintahan selama lima tahun ini akan ada partai yang mau berdiri menjadi oposisi.
Berharap kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pada Pemilu 2024 lalu mengusung Calon Presiden Anies Baswedan, usai Pemilu sudah buru-buru memberikan sinyal untuk bergabung dengan pemerintahan sekarang ini. Alasannya karena visi dan agenda presiden terpilih dinilai sejalan dengan partai kader tersebut.
Sebenarnya masyarakat kritis menggantungkan harapannya kepada dua partai politik besar yaitu PKS dan PDIP untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan. Karena dua partai itulah yang memiliki pengalaman pernah menjadi oposisi pada periode pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. PDIP misalnya selama dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi partai oposisi yang kritis di parlemen. Begitupun PKS yang punya pengalaman yang sama dalam masa pemerintahan Jokowi selama dua periode menjadi partai kritis terhadap berjalannya pemerintahan. Tapi kini harapan munculnya partai oposisi semakin kecil. Dan beberapa politikus berkilah biar rakyat yang akan menjadi oposisi bila jalannya pemerintahan tidak sesuai dengan semestinya.
Dalam kesempatan ini sebuah buku yang berisi tulisan yang disuarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS ketika partai ini memasuki periode kedua pemerintahan Joko Widodo di mana partai tersebut dengan lantang dan tegas mengambil sikap berdiri menjadi oposisi.
Judul : Oposisi Kristis dan Konstruktif (Menjaga NKRI Menjaga Kedaulatan Rakyat di Parlemen)
Penulis : Dr. H. Djazuli Juwaini, MA
Penerbit : Idea Karya Pratama
Tahun : Jakarta, Tanpa Tahun (Namun Pengantar buku ini ditulis Tahun 2023)
Tebal : xvii + 173
Buku ini ditulis oleh anggota DPR empat periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024) yang kebetulan pada periode ke empat ia menduduki sebagai Ketua Fraksi PKS di DPR RI. Di dalamnya ditulis mengenai sikap PKS dalam politik Indonesia yang memandang oposisi, seperti halnya kualisi itu sebagai bentuk pengambilan peran dalam kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintah negara ini. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara demokrasi yang mengenal pembagian kekuasaan distribution of power. Pembagian kekuasaan tersebut penting untuk menghindari berkumpulnya kekuasaan di satu tangan yang memungkinkan terjadinya tirani.
Dalam buku ini dipaparkan mengapa PKS mengambil jalan meneruskan sikap oposisi terhadap pemerintahan jilid II Joko Widodo yang bertujuan terjadinya keseimbangan dalam roda pemerintahan. Oposisi sangat dibutuhkan untuk check and balance di mana suarapartisipasi rakyat dalam proses-proses pemerintahan yang diwujudkan dalam berbagai program pemerintah yang memungkinkan adanya kritik atas kebijakannya.
Menariknya dalam buku ini secara spesifik PKS menjelaskan mengapa partai ini mengambil jalan oposisi sebagai konsekuensi logis yang dihubungkan dengan hasil Pemilu 2014 dan 2019 yang calon presiden yang didukungnya kalah dalam kontekstasi. Kutipan dalam buku ini begini, "Sementara PKS dan partai pendukung pasangan yang kalah sudah sewajarnya berada di luar pemerintahan. Meskipun pada akhirnya hanya PKS yang benar-benar memilih berada di luar pemerintahan. Sikap tersebut diambil oleh PKS dengan kesadaran penuh untuk menghormati partai politik yang sejak awal berkeringat mendukung pasangan presiden-wakil presiden yang meraih kemenangan. PKS yang berada pada posisi sebagai kompetitor tentu tidak pantas
berada di sana. PKS juga ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koalisi pendukung pemerintahan baru untuk merealisasikan janji-janji politiknya melalui pemerintahan yang akan dibentuk".
Kini pada Pemilu 2024 PKS merapat ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, sebuah keputusan yang tentu sudah dipikirkan dengan matang dan PKS memiliki alasan sendiri untuk bergabung. Pertanyaannya adalah, siapa oposisi pemerintah sekarang untuk menggantikan posisi PKS lima tahun mendatang?
Komentar
Posting Komentar