Mengurai Hubungan Korupsi, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pertumbuhan Ekonomi: Review Buku Corruption, Good Governance and Economic Development

Pendahuluan: Mengapa Kita Perlu Memahami Hubungan Korupsi dan Ekonomi?

Dalam beberapa tahun terakhir, pemberitaan korupsi di Indonesia semakin masif. Setiap minggu, publik dikejutkan oleh kasus baru yang melibatkan pejabat, pengusaha, hingga institusi publik. Situasi ini mendorong pertanyaan mendasar: benarkah korupsi benar-benar mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara? Setiap memperingati Hari Pemberantasan Korupsi Sedunia (Internasional) 9 Desember, hanya menjadi peringatan yang terus berulang tapi pemberitaan korupsi terus meningkat.

Buku Corruption, Good Governance and Economic Development: Contemporary Analysis and Case Studies yang diedit oleh R. N. Ghost dan M. A. B. Siddique menghadirkan jawaban ilmiah atas hubungan ini. Buku ini bukan sekadar mengulas korupsi sebagai tindakan moral yang salah, tetapi memetakan dampaknya terhadap kinerja ekonomi, institusi, dan kualitas pembangunan.

Artikel ini mengurai pemikiran utama buku tersebut sekaligus menghubungkannya dengan realitas Indonesia, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana korupsi bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan struktur ekonomi-politik negara.

Apa yang Dibahas Buku Ini?

Buku ini menempatkan korupsi dalam kerangka governance—bagaimana negara mengelola kekuasaan, sumber daya, dan pelayanan publik. Keduanya tidak bisa dipisahkan: buruknya tata kelola menciptakan ruang bagi korupsi, dan korupsi memperburuk tata kelola.

Tiga pertanyaan besar yang dijawab buku ini:
    1.    Bagaimana korupsi memengaruhi pembangunan ekonomi?
    2.    Apa saja faktor yang memperkuat atau melemahkan tata kelola pemerintahan (good governance)?
    3.    Bagaimana studi kasus dari berbagai negara menunjukkan pola hubungan ini?

1. Korupsi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Mayoritas analisis dalam buku ini menunjukkan korelasi kuat antara tingginya korupsi dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Korupsi menciptakan efek domino:

a. Meningkatkan biaya transaksi dan biaya bisnis

Investor harus membayar biaya informal hanya untuk menjalankan kegiatan usaha: izin bangunan, kontrak proyek, bea masuk, pajak, hingga pelayanan publik.

→ Investasi berkurang, perluasan usaha melambat.

b. Menghasilkan ketidakpastian hukum dan politik

Dalam lingkungan di mana “aturan dapat dibeli”, dunia usaha sulit merancang strategi jangka panjang.

→ Kepercayaan investor melemah.

c. Mengurangi efisiensi anggaran publik

Korupsi mengalihkan anggaran yang seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

→ Hasil jangka panjang: produktivitas rendah dan kualitas SDM tertinggal.

d. Menurunkan kualitas institusi negara

Korupsi bukan hanya tindakan individu, tetapi tanda institusi yang lemah. Institusi yang rapuh gagal mengawasi, mengatur, dan melayani publik.

→ Lingkungan ekonomi menjadi tidak efisien dan tidak kompetitif.

Singkatnya:

Korupsi membuat ekonomi bergerak lebih mahal, lebih lambat, dan lebih tidak pasti.

2. Good Governance: Pilar Penting Pertumbuhan Ekonomi

Buku ini menekankan bahwa good governance bukan jargon administratif, melainkan fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Unsur-unsurnya meliputi:
    •    Transparansi
    •    Akuntabilitas
    •    Efisiensi birokrasi
    •    Penegakan hukum
    •    Partisipasi publik
    •    Pengawasan yang kuat

Good governance memperkuat kepercayaan ekonomi—baik domestik maupun internasional. Ketika negara dapat menunjukkan bahwa proses aturan berjalan konsisten dan adil, investor akan lebih berani berinvestasi.

Sebaliknya, tanpa good governance, negara terperangkap dalam lingkaran setan:

Korupsi → Institusi memburuk → Ekonomi stagnan → Ketimpangan meningkat → Insentif korupsi makin besar.

3. Studi Kasus: Pembelajaran dari Negara-Negara Berkembang

Buku ini menampilkan sejumlah studi kasus dari negara Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Polanya relatif seragam:

a. Negara dengan tingkat korupsi tinggi mengalami pertumbuhan ekonomi lambat.

Anggaran terserap ke biaya tak produktif dan pembangunan tidak merata.

b. Negara yang melakukan reformasi tata kelola mengalami percepatan pertumbuhan.

Ketika institusi diperkuat—misalnya peningkatan transparansi anggaran atau digitalisasi layanan publik—efisiensi ekonomi meningkat signifikan.

c. Ketimpangan sosial memperbesar ruang korupsi.

Dalam negara dengan kesenjangan tinggi, korupsi sering menjadi “mekanisme bertahan hidup” atau bagian dari patronase politik.

Studinya memperlihatkan bahwa solusi bukan sekadar menghukum koruptor, tetapi membangun ekosistem governance yang sehat.

4. Relevansi untuk Indonesia: Mengapa Kita Terus Merasakannya?

Dalam konteks Indonesia, masyarakat sering merasakan “bau korupsi” karena:
    •    Intensitas pemberitaan media
    •    Keterbukaan informasi melalui media sosial
    •    Banyaknya pengungkapan kasus oleh KPK atau aparat penegak lain
    •    Struktur politik dan birokrasi yang masih menyisakan ruang praktik koruptif

Namun intensitas pemberitaan bukan satu-satunya indikasi. Banyak laporan ekonomi menunjukkan bahwa korupsi menimbulkan dampak nyata terhadap ekonomi Indonesia, seperti:

a. Biaya pembangunan infrastruktur yang membengkak

Korupsi dapat meningkatkan biaya proyek hingga 20–40%, sehingga daya saing logistik Indonesia tetap rendah.

b. Iklim investasi yang kurang kompetitif

Investor membandingkan Indonesia dengan negara ASEAN lain yang memiliki sistem perizinan lebih efisien dan transparan.

c. Beban UMKM yang ingin berkembang

UMKM membutuhkan birokrasi yang sederhana. Saat pungutan liar atau perizinan tidak jelas, pertumbuhan sektor ini terhambat.

d. Ketidakpastian dan rendahnya trust publik

Ketika masyarakat tidak percaya pada pemerintah, produktivitas sosial melemah.

Apa yang Bisa Dipelajari Publik dari Buku Ini?

Buku ini mengajarkan kepada pembaca awam dan akademisi bahwa:
    1.    Korupsi bukan sekadar persoalan moral, melainkan persoalan ekonomi.
    2.    Pertumbuhan ekonomi kuat memerlukan institusi yang kuat.
    3.    Memberantas korupsi tanpa memperbaiki tata kelola hanya menghasilkan efek sementara.
    4.    Kesadaran publik adalah bagian dari good governance.

Dengan kata lain, memahami korupsi membantu kita memahami kualitas pembangunan negara kita sendiri.

Kesimpulan

Corruption, Good Governance and Economic Development memberikan analisis komprehensif bahwa korupsi dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan erat. Negara yang gagal membangun tata kelola pemerintahan yang bersih akan selalu menghadapi:
    •    biaya ekonomi tinggi,
    •    pertumbuhan melambat,
    •    dan kualitas pembangunan yang tidak merata.

Dalam konteks Indonesia, buku ini relevan sebagai bahan refleksi publik: bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi transformasi struktur dan budaya tata kelola negara.